Antisipasi Insiden Siber pada Layanan Publik, Pemkab Karawang Ikuti Cyber Incident Exchange Forum (CIEF) BSSN

Kota Depok - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Poltak S. M. L. Toruan menghadiri kegiatan Cyber Incident Exchange Forum (CIEF) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Auditorium Roebiono Kertopati, BSSN Sawangan, Kota Depok, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini merupakan ajang berbagi informasi dan pengalaman antar pengelola Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dari seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah se-Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan informasi, yang merupakan salah satu risiko utama dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan sertifikat hasil verifikasi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) kepada Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, S.Si, M.Kom. Adapun Indeks KAMI merupakan, alat ukur atau instrumen evaluasi yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menilai tingkat kesiapan dan kelengkapan penerapan keamanan informasi pada instansi pemerintah maupun lembaga publik. Sebagai informasi pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan proses verifikasi Indeks KAMI oleh tim verifikator BSSN dengan capaian  dan predikat “Baik.” Hasil ini menunjukkan, bahwa pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Pemkab Karawang telah dilaksanakan secara konsisten dan terarah. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjaga keberlangsungan layanan publik yang aman, andal, dan nyaman melalui penerapan SPBE yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran dan kemampuan pengelolaan keamanan informasi, diharapkan seluruh layanan digital pemerintah dapat melindungi data masyarakat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta terpercaya.